Search

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Soppeng Tanggapi Kasus Dugaan Pelanggaran ASN Terkait Pilkada





SOPPENG- Ambarpost.com-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Andi Sumangerukka, mengomentari peristiwa dugaan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Sekolah di SDN Soppeng terkait aturan Pilkada Soppeng.

"Saya telah memantau laporan yang muncul di media terkait kasus ini. Namun, saya ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak berasal dari lingkungan kami," ujar Andi Sumangerukka dalam wawancara di kantornya pada Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, data Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola oleh Disdik menggunakan basis Dapodik, yang juga mencakup data reguler.

"Data reguler kami didasarkan pada sistem Dapodik," jelasnya.

Andi Sumangerukka juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini berasal dari aspirasi dan masukan utama Anggota DPR RI, Haji Aras, yang merupakan mitra Kementerian Pendidikan di Soppeng.

"Kami masih terus memantau perkembangannya bersama tim yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Beliau," tambahnya.

Mengenai dugaan keterlibatan seorang Kepala Sekolah dalam memberikan imbauan politik kepada orang tua murid, Andi Sumangerukka mengarahkan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis).

"Saya mempercayakan penanganan masalah ini kepada Sekdis, dan hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk kepada saya, mungkin masih dalam proses penanganan," terangnya.

Lebih lanjut, Andi Sumangerukka menyatakan bahwa proses ini sudah dalam tahap penanganan yang serius.

"Kami telah mengarahkan kasus ini kepada Gakkumdu. Kami akan menunggu hasil keputusannya sesuai prosedur yang berlaku. Jika terbukti bersalah, tentu akan ada sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang ASN," jelasnya tegas.

Dalam konteks kepatuhan terhadap aturan, Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya bagi pejabat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

"Sebagai kepala dinas, kami harus memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mendukung proses yang sedang berjalan di Bawaslu," katanya.

"Kita tidak boleh bermain-main dengan aturan, karena itu bisa berdampak serius bagi semua pihak," tambahnya.

0 Komentar